Ijazah Palsu (Melati Putri Pertiwi., S.Psi., M.Si)

Ijazah Palsu Pejabat Pemerintah: Siapa yang Salah?

Melati Putri Pertiwi, S.Psi., M.Si

Social Psychology Department, Setia Budi  UniversitySurakarta

 

Dua puluh dua anggota dari empat puluh lima anggota DPRD Probolinggo disinyalir menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan kedudukan mereka saat ini. Kasus ini mencuat pada awal Juni 2015. Apakah kasus ijazah palsu, terutama di dunia pemerintahan, baru terjadi pada fenomena DPRD Probolinggo? Ternyata tidak. Media telah merekam bahwa penggunaan ijazah abal-abal ditemukan pada bakal calon Pemilu Legislatif maupun Pilkada tahun 2006 di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Pada tahun 2005, lebih dari separuh dari 226 Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia diwarnai dengan praktik pemakaian ijazah palsu. Begitupun halnya yang terjadi setahun sebelumnya, yaitu 2004. Pada tahun itu Polda Sulawesi Tenggara menemukan adanya 80 persen kasus kecurangan penggunaan ijazah palsu dari 30 kasus tindak pidana pemilu yang dilaporkan.

Tentu hal ini menjadi berita yang sangat menyedihkan bagi dunia pendidikan Indonesia pada ummnya, dan dunia pemerintahan pada khususnya. Karena sepertinya tidak ada efek jera pada pelaku pengguna ijazah palsu. Dan bahkan ada kecenderungan semakin bertambah tahun, jumlah kecurangan para pejabat semakin meningkat. Walaupun sebenarnya penyelewengan ijazah juga terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat-seperti terungkapnya penggunaan ijazah palsu oleh rektor Universitas PGRI Kupang-namun dalam hal ini, penulis sangat tertarik dengan prosentase ijazah palsu yang begitu besar di kalangan pejabat pemerintahan.

Lalu, mengapa peredaran ijazah palsu tumbuh begitu subur di Indonesia bak cendawan di musim hujan? Petrus Salestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), berpendapat bahwa maraknya ijazah palsu disebabkan karena penegakan hukum Indonesia yang lemah dan aparat hukum yang tidak tegas. Tapi apakah memang demikian jawabannya? Apakah membudayanya ijazah palsu hanya karena penegakan hukum yang lemah? Tentu jawaban ini kurang memuaskan, karena penulis berpikir bahwa lemahnya hukum di Indonesia merupakansalah satu faktor saja bagi maraknya ijazah palsu. Ada variabel lain yang memegang tanggung jawab sangat besar terhadap keputusan penggunaan ijazah palsu di kalangan pejabat. Variabel itu adalah pola pikir yang salah.

Pola pikir apa yang sebenarnya salah? Apabila ditarik lagi ke bagian paling awal dari sebuah penerbitan ijazah, pendidikan adalah aspek yang memegang peranan penting. Ijazah dan dunia pendidikan adalah bagaikan langit dengan awan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun saat ini pola pikir terhadap makna dan konsep pendidikan telah banyak melenceng. Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia, menerjemahkan pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan, yakni usaha untuk memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat. Penanaman nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat pemeliharaan semata, namun juga dengan maksud untuk memajukan kebudayaan menuju arah keluhuran hidup manusia. Kesimpulannya, selain untuk mengajar siswa dari tidak tahu menjadi tahu, tujuan utama pendidikan yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai luhur pada benak siswa demi tercapainya kehidupan manusia yang berkualitas.

Konsep pendidikan inilah yang belum atau kurang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Saat ini, kebanyakan orang menerjemahkan pendidikan hanya sebagai sebatas cara untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan. Dengan gelar yang diperoleh, seseorang mampu meningkatkan status mereka dalam masyarakat. Selain itu dengan gelar yang tinggi, seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tidak ada lagi tujuan pendidikan untuk memajukan nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa seperti konsep Ki Hadjar Dewantara. Yang ada dalam otak masyarakat saat ini adalah bagaimana caranya mendapatkan gelar pendidikan yang tinggi agar mampu mencapai kemakmuran hidup di masa mendatang. Kemakmuran di sini tentu adalah kemakmuran dari segi materi. Padahal konsep “kemakmuran” terlalu luas apabila diterjemahkan hanya dari segi materi. Dan menjadi seorang pejabat pemerintahan, baik di daerah maupun pusat, dianggap mampu memberikan garansi terhadap tercapainya kemakmuran materi tersebut.

Pergeseran makna pendidikan di ataslah yang membuat cara pandang dan pola pikir masyarakat saat ini menjadi masalah besar. Pendidikan bukan lagi dipandang sebagai sebuah proses namun dipandang sebagai cara untuk mendapatkan hasil. Hasil yang dimaksud pastilah gelar yang tertera dalam ijazah. Masyarakat terlalu fokus pada bagaimana untuk mendapatkan gelar yang tinggi tanpa mempedulikan proses dan cara dalam meraih gelar tersebut. Padahal esensi yang paling penting dalam pendidikan adalah proses.

Kondisi ini yang akhirnya memicu oknum-oknum masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, untuk menempuh cara instan dalam meraih eksistensi melalui selembar ijazah tanpa menghargai proses di dalamnya. Pendidikan yang sejatinya merupakan salah satu ujung tombak dalam mencetak generasi-generasi berkualitas, bernilai luhur, dan berbudaya telah dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak mampu menghargai konsep paling fundamental dalam sebuah pendidikan.

Namun, perlu diketahui bahwa terbentuknya pola pikir seorang individu tidak terbentuk dalam waktu satu jam, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Pola pikir seseorang dibentuk dalam waktu yang sangat lama. Dan dapat dikatakan telah terbentuk sejak mereka kecil. Lalu apa hubungannya dengan ijazah palsu ini? Yang menjadi kunci utamanya adalah pola pikir yang selalu berorientasi pada hasil ketimbang proses. Tanpa disadari dan tanpa disengaja, pola pikir seperti ini telah ditanamkan oleh para pendidik kita sejak berpuluh-puluh tahun lamanya.

Ilustrasi paling mudah adalah pada konsep nilai dan rangking yang selalu dipampang setiap akhir caturwulan (dahulu) atau semester (saat ini). Siswa yang selalu mendapatkan mendapatkan nilai bagus di semua mata pelajaran pasti akan diganjar dengan rangking yang tinggi. Pun sebaliknya dengan siswa yang mendapatkan nilai buruk. Siswa yang tidak mampu menjawab soal tes, akan memperoleh nilai buruk. Dan ujung-ujungnya mereka ditempatkan pada posisi rangking yang rendah. Rangking ini sebenarnya hanyalah fenomena awal. Fenomena sosial berikutnya adalah yang paling krusial, dan dapat dibilang “mengerikan”. Guru, orang tua, dan masyarakat luas akan memberikan pujian setinggi langit kepada mereka yang mendapatkan nilai bagus atau rangking tinggi di kelas. Sedangkan untuk pelajar yang mendapatkan nilai buruk, mereka akan dimarahi dan dicap sebagai anak malas atau anak bandel. Labeling tersebut disematkan tanpa menelisik terlebih dahulu mengapa pelajar tersebut mendapatkan nilai buruk. Pujian tersebut menjadi reward, sedangkan labeling dan kemarahan guru/orang tua berperan sebagai punishment.

Konsep reward dan punishment ini sebenarnya berasal dari social learning theory (teori belajar sosial) yang di pionerkan oleh ahli psikologi pendidikan, Albert Bandura. Ada tiga elemen penting dalam proses belajar siswa, yaitu aspek kognisi, perilaku, dan lingkungan. Jadi selain aspek kognisi, reward dan punishment yang diberikan oleh lingkungan akan membentuk perilaku pembelajaran siswa. Perilaku yang mendapatkan reward akan diulangi, sedangkan perilaku yang mendatangkan punishment akan berhenti. Siswa mempelajari bahwa perilaku yang mendapatkan reward adalah perilaku yang “diterima” dan “dianggap baik” oleh lingkungan. Sedangkan perilaku yang mendapatkan punishment adalah perilaku yang buruk.

Dari sinilah pembentukan persepsi yang salah dimulai. Para pendidik yang lebih mementingkan hasil yang diraih oleh siswa-yaitu yang teraplikasi melalui sistem rangking-membentuk konsep bahwa mendapatkan “nilai bagus” dan “rangking tinggi” adalah hal yang diharapkan. Sedangkan “nilai jelek” adalah hal yang tidak diharapkan. Pendidik menjadi terlalu menitikberatkan penilaian pada hasil akhir dan mengabaikan segala proses serta dinamika yang berlangsung di dalamnya. Padahal tidak menutup kemungkinan, siswa yang mendapatkan nilai buruk menjalani proses penanaman nilai luhur yang lebih kuat ketimbang siswa yang bernilai baik. Dan mungkin apesnya, siswa yang bernilai buruk tersebut mengalami kesulitan saat memahami materi. Bukankah pendidikan-menilik dari pendapat Ki Hadjar Dewantara- tidak hanya berkutat soal pemahaman materi pelajaran? Namun perkembangan wawasan, konsep berpikir, pengembangan karakter, serta pemahaman moral adalah hal yang paling penting dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya, sebagian besar pendidik lalai dengan pendidikan moral ini. Mereka hanya menghargai capaian siswa dari sisi hasil penguasaan materi pelajaran tanpa mengindahkan proses berkembangnya tunas nilai-nilai luhur siswa.

Kondisi di atas tentu akan membentuk persepsi siswa bahwa agar mereka diindahkan dan diakui eksistensinya oleh para guru sekaligus masyarakat, mereka harus mampu meraih hasil setinggi mungkin. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk status tersebut. Bagi sebagian besar siswa yang dianugerahi kecerdasan kognisi tinggi, tentu mudah bagi mereka untuk mendapatkan eksistensi tersebut. Namun bagi sebagian besar siswa yang lain, di mana mereka kurang kuat dalam beberapa mata pelajaran, pasti akan mengalami frustrasi. Mereka frustrasi karena tetap ingin memperoleh eksistensi, namun di sisi lain mereka “tidak mampu”.

Akhirnya, siswa yang frustrasi ini mencari “jalan lain” yang lebih mudah dalam mendapatkan eksistensi itu. Mereka lalu menyusun taktik, bagaimana caranya mendapatkan nilai bagus dengan cepat tanpa usaha yang besar. Taktik tersebut tentulah strategi yang menyerempet ke arah kecurangan-kecurangan sistematis. Dalam hal ini, mereka kemudian melupakan proses pemaknaan nilai-nilai luhur pendidikan. Kejujuran dan nilai-nilai moral tidak lagi menjadi penting. Kini yang paling penting dalam benak mereka adalah harus bisa mendapatkan nilai bagus, bagaimanapun caranya!

Ketika siswa berbuat tidak jujur, bukan berarti guru menutup mata dan tidak menghukum siswa. Tentu guru akan memberikan punishment kepada siswa ketika siswa berbuat curang. Akan tetapi reward yang diperoleh ketika siswa mendapatkan nilai baik adalah begitu besarnya sehingga mereka tidak mempedulikan punishment yang ada. Dan perlu diingat, punishment hanya diberikan ketika guru benar-benar memergoki secara langsung ketika siswa berbuat curang. Ketika siswa menyontek tanpa diketahui guru, tentulah punishment itu tidak akan muncul. Akhirnya siswa menjadi semakin cerdik untuk “mengakali” guru dan menyusun taktik kecurangan yang semakin canggih ketimbang mencari strategi belajar yang benar-benar efektif. Dan kondisi ini diperparah apabila sejak awal guru sudah tidak terlalu ketat dalam mengawasi siswa-siswanya.

Tidak jarang, siswa yang berperilaku curang malah mendapatkan nilai tinggi. Sedangkan siswa yang jujur malah memperoleh nilai yang biasa-biasa saja. Mulai dari sinilah cerita “horor” yang telah dimulai menjadi lebih menakutkan. Guru kemudian memberikan ranking yang tinggi pada sang siswa yang berbuat curang, lalu memberikan pujian pada mereka. Sikap guru ini menjadi sebuah reward secara tidak langsung bagi perbuatan curang. Lalu apakah kira-kira yang terjadi pada siswa jujur? Sudah dapat dibayangkan. Aktor pendidikan yang lebih menekankan pada kemampuan menjawab soal ketimbang pemahaman nilai-nilai luhur akan memberikan punishment terhadap sang siswa jujur. Tentu kondisi ini akan memicu kondisi lain yang lebih mengerikan. Kemungkinan besar sang siswa jujur akan meninggalkan keluhuran perilakunya karena mendapatkan “punishment”. Sejalan dengan konsep Bandura, perilaku yang mendapatkan punishment akan dianggap buruk dan kemudian akhirnya ditinggalkan.

Fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia ini tidak berlangsung selama setahun dua tahun. Namun berpuluh-puluh tahun lamanya. Inti utama pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara semakin lama semakin membusuk dimakan zaman. Dan akhirnya siswa-siswa hasil pola pendidikan yang menyimpang telah tumbuh besar dan menjadi manusia dewasa. Mereka kemudian menjadi anggota penyusun masyarakat luas. Dan apesnya mereka masuk ke dalam masyarakat tetap dengan membawa hasil pola pendidikan yang salah. Mereka tumbuh besar dengan konsep berpikir instant! Apabila ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pengakuan masyarakat, kenapa harus menempuh cara yang susah? Begitulah konsep berpikir bagi sebagian besar masyarakat kita.

Kondisi pendidikan di Indonesia ini yang kemudian menjadi cikal bakal maraknya peredaran ijazah palsu. Ijazah yang merupakan simbol kompetensi seseorang setelah melalui proses pendidikan dan pengajaran telah diremehkan “kesuciannya”. Saat ini ijazah hanya dipandang sebagai selembar kertas yang mencantumkan gelar tertentu dan digunakan sebagai syarat utama dalam melamar kerja. Ijazah bukan lagi dipandang sebagai sebuah kebanggaan setelah menempuh proses penempaan mental dan pembekalan wawasan nilai luhur yang panjang dalam pendidikan.

Lalu ditambah lagi dengan pengawasan yang kurang ketat-seperti yang telah disebutkan di awal -membuat para pengguna ijazah tidak resmi ini mendapatkan penguatan terhadap perilakunya. Secara tidak langsung mereka memperoleh reward, yaitu menduduki posisi strategis di pemerintahan. Kemudahan memperoleh jabatan pemerintah dengan ijazah abal-abal ini menjadi efek domino dan pembelajaran bagi anggota-anggota masyarakat yang lain. Individu lain menjadi belajar bahwa untuk duduk di kursi pemerintahan ternyata sangat mudah. Hanya dengan membayar beberapa ratus ribu untuk pembuatan ijazah dengan gelar tertentu, mereka sudah mampu mendapatkan posisi penting. Kondisi-kondisi seperti itulah yang akhirnya membuat penerbitan ijazah palsu semakin membahana.

Lalu langkah strategis apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjut fenomena memprihatikan ini? Langkah paling awal, tentu pemerintah harus tegas terhadap para pejabat-baik itu anggota DPR, DPRD, atau bahkan mentri sekalipun- yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Mereka harus ditindak dengan sangat tegas (memberikan punishment) karena mereka telah menjadi contoh buruk bagi generasi penerus bangsa. Apabila pemerinta tidak dapat tegas, sama saja seperti memberi reward terhadap pejabat-pejabat yang tidak tahu malu ini. Tindakan tegas dapat berupa pencabutan posisi sampai pada proses hukum pidana. Semakin berat hukuman, maka akan semakin besar efek punishment yang bekerja, baik bagi sang pelaku maupun bagi masyarakat luas.

Dan selanjutnya, langkah paling krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membenahi sistem pendidikan Indonesia. Pola pikir para pendidik harus dirubah total. Jangan hanya berorientasi pada hasil, namun yang lebih utama adalah berorientasi pada proses! Sangat penting untuk mengembalikan konsep pendidikan saat ini kepada konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang mulai terlupakan. Pendidikan haruslah mampu menanamkan nilai-nilai luhur dan mengembangkan kebudayaan kepada siswa demi tercapainya kualitas kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan tidak hanya sebatas menghapalkan materi, mengerjakan soal, mendapatkan nilai baik yang kemudian disusun ke dalam sistem rangking, lalu menerbitkan ijazah. Pendidikan memiliki inti yang lebih fundamental dari itu semua.

Kita dapat mencontoh pendidikan di Jepang. Siswa SD di Jepang tidak mendapatkan materi pembelajaran yang sulit sampai kelas 3 SD. Di kelas-kelas awal, pendidikan hanya difokuskan pada pengembangan karakter dan nilai moral. Dan akhirnya, kita bisa melihat sendiri bagaimana masyarakat Jepang saat ini. Dengan bekal karakter yang sangat kuat, mereka mampu berkompetisi di kancah global dengan maksimal tanpa melupakan kaidah-kaidah moral serta kejujuran.

Saat ini yang paling dibutuhkan untuk membenahi segala carut marut di Indonesia, salah satunya adalah ijazah palsu, adalah usaha yang keras, motivasi, dan sikap optimis dari seluruh stakeholder. Jauhkanlah sikap pesimis yang berujung pada apatis. Masih banyak yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa untuk membenahi negeri ini. Sikap menyerah dan apatis hanya bermuara pada keterpurukan yang tiada termaafkan.